Hanan Rozak Harap Program KLHK Tahun 2023 Beri Manfaat untuk Masyarakat Kawasan Hutan

26-09-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Foto: Saum/Man

 

Mewakili Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) DPR RI, Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendukung program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023. Dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp6,9 triliun, ia berharap program KLHK memberikan manfaat, tidak hanya untuk kelestarian alam, akan tetapi juga untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan.

 

“Kami dari Fraksi Golkar memaklumi dan mendukung sepenuhnya program-program yang telah diakomodir di tahun 2023. Kami pun juga ingin memberikan perhatian dan catatan agar ke depan (KLHK) bisa lebih baik lagi,” tutur Hanan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

 

Dalam rapat yang membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) tahun 2023 tersebut, dirinya pun menyoroti soal pendapatan negara bukan pajak di kawasan hutan terutama yang dikelola oleh pihak ketiga. Dari informasi yang ia terima, hingga kini, kebijakan untuk kawasan yang menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) belum ditegakkan secara penuh.

 

“Menurut saya, perlu dievaluasi dan diambil langkah-langkah. Ini sumber pendapatan kan? Karena toh, di lapangan itu, ada sewa menyewa lahan, penggunaan kawasan bukan untuk tanaman kayu-kayuan, bahkan tanaman untuk setahun, bahkan semusim saja. Saya menyarankan ini, evaluasi total,” pungkas Hanan.

 

Sebagai informasi, Menteri LHK Siti Nurbaya menambahkan adanya usulan alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,25 triliun, untuk meningkatkan sirkulasi ekonomi sampah dan limbah sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan yang tanggap bencana. Di antaranya, pengelolaan sampah dan sarana prasarana pendukung, sarana prasarana pendukung penurunan beban pencemaran, early warning system pengendalian bencana lingkungan hidup, serta pengelolaan Taman Kehati. (ts/sf)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...